Pemerintah

  1. PERPRES No. 15 TAHUN 2012 : TENTANG HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BBM TERTENTU.
  2. PERPRES No. 104 TAHUN 2007 : TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN LPG 3 KILOGRAM.
  3. PERMEN DAG. No. 01/M-DAG/PER /1/2008 : TENTANG KETENTUAN IMPOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS/ LPG DAN TABUNG LPG 3 KILOGRAM.    
  4. PERMEN KEU. No. 64/PMK.02/2012 : TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN KEU.. No. 218/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS(LPG) TABUNG 3 KILOGRAM.
  5. PERMEN KEU. No. 215/PMK.02/2011 : TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM.
  6. PERMEN PERINDUSTRIAN No. 04/M-IND/PER/1/2007 : TENTANG PENETAPAN 6 SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK INDUSTRI. PERMEN PERINDUSTRIAN No. 09/M/IND-PER/1/2012 : TENTANG KATUP TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB.
  7. PERMEN PERINDUSTRIAN No. 67/M.IND/PER/6/2012 : TENTANG PEMBERLAKUAN SNI RUBBER SEAL PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB.
  8. PERMEN PERINDUSTRIAN No. 129/M-ind/PER/12/2010 : TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO. 85/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 5 (LIMA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB
  9. Permen Perindustrian No. 09-M-IND-PER-1-2012 : TENTANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KATUP TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB.
  10. Peratura Pemerintah NOMOR 46 TAHUN 2013 – Tentang Pajak penghasilan dari Usaha Yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
  11. PERATURAN PEMERINTAH NO 36 TAHUN 2004 – TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
  12. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 233 TAHUN 2016 : TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 08-M-DAG-PER-2-2017 Tentang Perubahan penyelengaraan Pendaftaran Perusahaan
  14. SE No. 10 Tahun 2017 Tentang Penghapusan Kewajiban Pendaftaran Ulang SIUP.pdf-2
  15. surat edaran BUPIUNU
  16. document-rp-se-10-pj-51-1993
  17. Permendagri_Nomor_19_Tahun_2017